KPK mewajibkan bagi warga negara asing (WNA) yang menjadi bagian dari Direksi dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kewajiban tersebut diterapkan oleh KPK karena WNA yang menjadi Direksi di BUMN termasuk penyelenggara negara.
“Sebagai penyelenggara negara tetap wajib untuk melaporkan LHKPN-nya,” ungkap Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).
Pria Sebar Brosur ‘Jasa Oral Seks’ di Tangsel, Resahnya Warga Heboh Paragraf Pembuka Heboh seorang pria, mantan guru di Depok, menyebarkan brosur berisi ‘jasa oral seks’ di kawasan Pamulang, Tangerang…
Kasus Keracunan Makanan yang Mengerikan, Pemda Diminta Blokir Penjualan Daging Anjing-Kucing Tujuh orang warga di Kabupaten Mamuju , Sulawesi Barat (Sulbar), dilaporkan mengalami gejala keracunan usai menyantap daging anjing. Waka…
Skandal Perang! Kecaman PBB Teriak keras atas Kematian Penjaga Perdamaian RI di Bawah Serangan Israel. TNI berduka seorang prajurit gugur dan tiga lainnya terluka dalam serangan artileri Israel di Lebanon…
Palestina Kutuk Hukuman Mati yang Disahkan Israel: Legitimasi Pembunuhan – Update 3 Otoritas Palestina mengutuk pengesahan undang-undang oleh parlemen Israel yang akan mengizinkan eksekusi mati warga Palestina yang dihukum karena…
“Presiden Iran Sebut: Keputusan Akhiri Perang dengan AS Tidak Boleh Jadi Bumerang!” Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan bahwa setiap keputusan untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel harus…
Trump Ngaku AS sedang Negosiasi dengan Ketua Parlemen Iran, Menjanjikan Perubahan Besar! Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan Washington sedang bernegosiasi dengan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf. Trump…
