Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait penguatan pengawasan dan tata kelola pemerintahan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya membuka akses audit seluas-luasnya bagi BPKP di seluruh lini Pemprov Jakarta.
Penandatanganan kesepakatan dilakukan di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/2/2026). Pramono menyampaikan apresiasi atas kerja sama tersebut sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala BPKP karena hari ini Pemerintah DKI Jakarta melakukan nota kesepahaman untuk pengawasan tentang penguatan tata kelola pemerintahan menuju Jakarta Kota Global dan Berbudaya,” kata Pramono.
