Lead:
Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI dan pemerintah menggelar rapat tertutup malam ini untuk membahas akomodasi dan konsumsi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Rapat ini disebut sebagai langkah untuk mencegah inflasi biaya akomodasi dan konsumsi yang mungkin terjadi jika informasi tersebut bocor ke pihak ketiga.
Latar Belakang:
Rapat tertutup ini menjadi upaya pemerintah dan DPR RI untuk memastikan penyelenggaraan haji 2026 berjalan efisien dan terhindar dari potensi korupsi atau manipulasi harga. Dalam rapat, Panja Haji mendiskusikan detail akomodasi dan konsumsi, yang menurut Marwan, anggota Panja, menjadi topik yang rawan karena bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Fakta Penting:
“Pembahasan mengenai akomodasi dan konsumsi ini memang pelik. Karena itu, kita harus ekstra hati-hati untuk tidak memaparkan informasi ini kepada pihak lain. Begitu kita sebut lokasi menginap, mereka sudah mulai bekerja di sana dan bisa memanipulasi harga,” ujar Marwan dalam rapat di DPR, Selasa (28/10/2025).
Dampak:
Rapat tertutup ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan haji 2026 menjadi ibadah yang hemat, adil, dan terhindar dari mafia harga. Namun, publik juga menantikan transparansi lebih tinggi untuk memastikan semua langkah yang diambil benar-benar efektif dalam mencegah potensi korupsi.
Penutup:
Dengan rapat tertutup ini, pemerintah dan DPR RI menunjukkan upaya serius untuk mencegah potensi peningkatan harga akomodasi dan konsumsi. Namun, pertanyaan tetap ada: apakah langkah ini cukup untuk memastikan haji 2026 berjalan dengan adil dan transparan? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban.
