KPK mengungkap kerugian keuangan negara yang diakibatkan praktik dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa outsourcing yang dilakukan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq besar. KPK menyebut uang sebesar Rp 46 miliar dalam kasus ini bisa digunakan untuk membangun 400 rumah layak huni di Pekalongan.
“Awalnya itu sekitar Rp 46 miliar (transaksi ke perusahaan suami dan anak Farida Arafiq) atau setelah dipotong untuk bayar pegawai Rp 22 miliar, ada (sisa) Rp 24 miliar. Itu kalau dibuatkan rumah layak huni untuk masyarakat di Pekalongan dengan indeks per rumah Rp 50 juta itu bisa sekitar 400 ratusan rumah,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Asep menjelaskan uang miliaran tersebut seharusnya bisa dipakai untuk kepentingan masyarakat, seperti perbaikan jalan di Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan hitungannya, seharusnya bisa dibangun sekitar 60 km jalan.
