Latar Belakang
DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi undang-undang pada hari ini. Ini merupakan langkah penting dalam perjalanan sistem peradilan Indonesia. Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menilai bahwa KUHAP baru ini akan menjadi fondasi sistem peradilan yang modern dan transparan.
Fakta Penting
Ibas menekankan bahwa pengesahan RKUHAP menjadi undang-undang membawa pesan moral penting bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan negara. “Seluruh penyelenggara negara, aparat penegak hukum, dan rakyat Indonesia memiliki kewajiban moral untuk menjaga tegaknya keadilan,” ujarnya usai menghadiri rapat paripurna DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Dampak
Pengesahan ini tidak hanya menjadi langkah hukum, tetapi juga menandakan komitmen demokrat untuk memastikan implementasi sesuai prinsip demokrasi. Dengan adanya RKUHAP sebagai undang-undang, sistem peradilan diharapkan lebih efektif dalam memberikan keadilan bagi semua warga negara.
Penutup
Dengan disahkannya RKUHAP, Indonesia mengambil langkah berarti dalam meningkatkan kualitas hukum dan demokrasi. Namun, tantangan terbesar adalah memastikan implementasi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Bagaimana upaya Demokrat dan pihak terkait akan mempengaruhi masa depan sistem peradilan Indonesia?
